pasecrets – Jaksa Agung Arizona, Mark Brnovich, hari ini mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan beberapa negara bagian lainnya untuk mengambil tindakan hukum terhadap perintah eksekutif terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden. Perintah eksekutif tersebut, yang diterbitkan pada 15 Januari 2025, telah menimbulkan kontroversi di kalangan pejabat negara bagian dan masyarakat sipil karena dianggap melampaui wewenang eksekutif dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
Perintah eksekutif yang dimaksud berfokus pada kebijakan imigrasi, perubahan iklim, dan regulasi lingkungan. Dalam perintah tersebut, Presiden menetapkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempercepat proses deportasi imigran ilegal, mengurangi regulasi lingkungan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi, dan membatalkan beberapa kebijakan perubahan iklim yang telah diterapkan oleh administrasi sebelumnya.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Phoenix, Jaksa Agung Brnovich menyatakan keprihatinannya atas perintah eksekutif tersebut. “Perintah eksekutif ini tidak hanya melampaui wewenang eksekutif, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara kami. Kami tidak bisa membiarkan tindakan sewenang-wenang ini berlanjut tanpa tantangan hukum yang kuat,” ujarnya.
Brnovich juga mengumumkan bahwa Arizona akan bergabung dengan beberapa negara bagian lain yang telah menyatakan niat serupa untuk mengajukan gugatan hukum. “Kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di negara bagian lain untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan warga kami dilindungi,” tambahnya.
Sejauh ini, beberapa negara bagian seperti California, New York, dan Illinois telah menyatakan dukungan mereka terhadap tindakan hukum yang akan diambil oleh Arizona. Gubernur California, Gavin Newsom, menyatakan bahwa “perintah eksekutif ini adalah ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan federalisme kita. Kita harus bersatu untuk melindungi hak-hak warga kita.”
Jaksa Agung Brnovich mengindikasikan bahwa gugatan hukum akan diajukan dalam beberapa minggu mendatang. Tim hukum dari berbagai negara bagian sedang menyusun argumen hukum yang kuat untuk menantang perintah eksekutif tersebut. “Kami akan menggunakan semua alat hukum yang tersedia untuk memastikan bahwa perintah eksekutif ini tidak berlaku,” tegas Brnovich.
Sementara itu, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait pengumuman Jaksa Agung Arizona. Namun, beberapa analis politik mengindikasikan bahwa pemerintah federal mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan perintah eksekutif tersebut di pengadilan.
Dengan bergabungnya Arizona dalam upaya hukum melawan perintah eksekutif terbaru, tampaknya pertempuran hukum yang sengit akan segera terjadi. Warga negara dan pemerintah negara bagian akan menantikan hasil dari gugatan ini, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas wewenang eksekutif dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
